Yogyakarta, rubrikini.co.id – Kualitas pelayanan publik di Indonesia perlu terus ditingkatkan untuk memberi manfaat yang semakin besar pada masyarakat. Salah satunya dilakukan dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini.
Hal tersebut menjadi salah satu poin utama yang ditekankan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) peningkatan pelayanan publik yang dihadiri langsung Sekretaris daerah (Sekda) Muara Enim, Yulius didampingi Jajarannya, yang digelar di Kraton Ballroom 3 Marriott Hotel, Depok, Sleman, Yogyakarta, Kamis (30/5/2024).
FKK diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
Deputi VII Bidkoor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik, Agung Prastistho mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan yang kerap ditemui, antara lain adalah birokrasi yang kompleks, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, hingga rendahnya kualitas infrastruktur.
“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus-menerus melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” kata Agung Prastistho.
Sementara itu, Sekda Muara Enim menyampaikan masukan terkait berbagai hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan pelayanan publik , salah satunya adalah masih banyak kewenangan pemerintah pusat yang belum di delegasikan ke Pemda sehingga menghambat investasi yang akan masuk.
Berita & Foto : www.muaraenimkab.go.id
Editor : Heru Fachrozi
