Muara Enim Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok

Muara Enim Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok

MuaraEnim – rubrikini.co.id, Bertempat di Ballroom Griya Hotel Serasan Sekundang, Kamis (12/12/2019), Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok Nomor 4 tahun 2019 disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan ditandatangani oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud komitmen untuk  pelaksanaan Perda tersebut.

Segenap elemen masyarakat di Kabupaten Muara Enim usai menandatangani komitmen Kawasan Tanpa Rokok yang dikuatkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019. (ri-zi)

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Juarsah, diwakili Staf Ahli Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia, Panca Surya Diharta, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim, Vivi Mariani, memimpin jalannya penandatanganan komitmen pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2019 milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang menyasar poin Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pada sambutan Plt. Bupati yang disampaikan Panca bahwasanya penerapan Perda ini sejalan dengan program pemerintah yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang merupakan upaya pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Seperti melakukan aktifitas fisik atau berolahraga, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi alkohol, melakukan cek kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan membersihkan jamban.

Sosialisasi KTR ini dalam rangka mengajak Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk secara bersama – sama melakukan pencegahan terhadap resiko yang diakibatkan oleh rokok.

Berdasarkan data BPS Muara Enim tahun 2018 diperoleh data sebesar rata – rata pengeluaran penduduk miskin di Muara Enim bergaya hidup boros dengan mengkosumi rokok sebesar Rp. 1,6 juta perbulan dengan asumsi dalam satu keluarga ada lima jiwa. Angka ini lebih besar dibandingkan untuk belanja padi – padian, sayur – sayuran dan belanja makanan bergizi seperti telur, susu, dan protein lainnya.

“Oleh sebab itu, kita semua untuk menggalang komitmen menjadikan Kota Muara Enim menjadi Kota Kawasan Tanpa Rokok, dan untuk diketahui dari 515 kabupaten / kota di Indonesia baru 100 kabupaten / kota yang mempunyai regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok, hingga akhirnya mendorong untuk penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aplikasi penerapan Perda KTR,” papar Panca. (ri-zi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.