Palembang – rubrikini.co.id, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menaruh harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar dapat memberikan pendampingan dan terus mengingatkan jajarannya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Karena itu, ia sepakat dengan KPK melakukan pencegahan dini terjadinya tindakan yang mengarah pada korupsi disamping terus menanamkan kerja otentik, konkrit, kerja nyata dan mengutamakan produk pada jajarannya.
“Saya kira, KPK juga nggak happy tangkap menangkap terus. Karena itu yang lebih penting bagaimana mencegah. Saya juga sebagai pemimpin daerah, inginnya berjalan dengan normal. Karena itu saya mohon bimbingannya. Karena tujuan kita tidak lain bagaimana hasil kerja kita berdampak positif dengan masyarakat yang kita pimpin,” ungkap Herman Deru saat menerima audiensi Koordinator KPK Wilayah II Sumatera, beserta jajarannya di ruang tamu Gubernur Sumsel, belum lama ini.
Dalam pertemuan itu, Gubernur, mengharapkan agar kedepan sistem perencanaan dan penggunaan dana desa diwilayah Sumsel dapat dilakukan pembenahan. Menurutnya, hal ini penting guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan negara yang dialokasikan ke desa sebagai upaya percepatan pembangunan.
“Kepala Desa itu jabatan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, mungkin sistemnya harus dibenahi baik itu sistem perencanan maupun penggunaan dananya,” tegas Herman Deru.
Sama halnya diungkapkan Koordinator KPK Wilayah II Sumatera, Abdul Haris, menilai saat ini yang paling rawan terjadinya potensi tindakan korupsi dikalangan Kepala Desa (Kades) khususnya didalam pengelolaan dana desa sehingga perlu ada pendampingan khusus yang diberikan pemerintah melalui Inspektorat Daerah yang membidangi tugas auditor terkait dengan pelaporan penggunaan dana desa. (ri-zi)
