Kabagops : Hadir Kesini Bukan Berpihak Ke Perusahaan

Kabagops : Hadir Kesini Bukan Berpihak Ke Perusahaan

Kabagops saat memberikan arahan dalam edukasi hukum terkait masalah warga 3 Desa melarang truk angkutan batubara melintasi jalan pemukiman. (ri-zi)

MuaraEnim – rubrikini.co.id, Menyikapi gejolak masyarakat 3 Desa, yang melarang truk angkutan batubara melintasi jalan pemukiman,  Mapolres Muara Enim melalui Kabagops Polres Kompol Irwan Andeta meminta masyarakat untuk menunggu penyelesaian masalah dengan bersama cari solusi bersama dan jangan melakukan penghadangan truk batubara.

“Kita tidak boleh berbicara status quo, polisi saja tidak berhak melakukan penghadangan apalagi penyetopan penggunaan jalan. Saya saja tidak berhak nyetop di jalan raya,” tegas Kabagops, di sela edukasi hukum terkait masalah diatas.

Lanjut Kabagops, terkait masalah ini marilah dengan cara – cara ilegal dan tepat, jangan membuat potensi konflik. Diminta kepada Kades untuk memberitahu masyarakat bagaimana cara yang ilegal. Disini ada dari Pemerintah Daerah, ada Dinas Pekerjaan Umum ada Dinas Perhubungan, tidak usah diragukan lagi keberpihakan Pemerintah ke masyarakat.

“Perusahaan dan masyarakat sama – sama punya hak untuk diperlakukan adil dimata hukum jangan bertindak seperti cara preman. Sebelum ada keputusan bupati dan gubernur diatur waktunya. Nanti kita kawal sama – sama,  jam berapa boleh melintas, jalan rusak tidak dibenari perusahaan nanti jadi evaluasi,” tegasnya kembali.

“Sebelum ada legalitas, sebelum ada keputusan jangan melakukan larangan. Kami hadir disini hadir untuk mencegah potensi konflik. Bukannya sennag ada warga yang ditangkap Polda malah kami ditegur. Dan untuk diingat kami hadir kesini bukan berpihak ke perusahaan,” pungkas Kabagops.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Muara Enim, Riswandar, menambahkan bahwa Dishub hadir untuk membuat transportasi lancar, aman dan murah.

Menurut Riswandar terkait masalah ini ada miss communication, karena diakui pihak perusahaan (PT Ganendra Pasoepati Prawara) sombong. Karena, baru terjadi masalah baru memberikan kegiatan operasional penggunaan jalan ke Dishub.

“Perusahaan salah, kedepan kami tidak ingin warga bentrok, kita sama – sama kelapangan, bila ada kesalahan dari perusahaan kita laporkan ke bupati menjadi bahan kita menstop truk batubara melintasi pemukiman,” ungkap Riswandar. (ri-zi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.