MuaraEnim – rubrikini.co.id, Menggantungnya nasib masyarakat tiga Desa di Kecamatan Ujan Mas meliputi Muara Gula Baru, Tanjung Raman, dan Pinang Belarik terkait permasalahan sengketa lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), dinilai sejumlah Pihak, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak peduli masyarakat.
Mewakili DPRD Muara Enim, Faesal Anwar, selaku Ketua Komisi I, saat rapat bersama Pihak KAI di ruang rapat Serasan Sekundang, Senin (26/3), menilai KAI tidak profesional dalam segala hal, baik masalah ganti rugi tanah warga yang telah diambil PT KAI secara sepihak, dan juga mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT KAI terkesan tidak peduli dengan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
“Terkait masalah ganti rugi lahan warga dalam Kecamatan Ujan Mas, saya pikir tidak seharusnya persoalan ini sampai terlarut-larut, saya sebagai anggota dewan dan juga masyarakat mengharap agar PT KAI segera menyelesaikan permasalahan ini, jangan dengan alasan kebijakan membuat permasalahan ini terkatung-katung,” tegasnya.
“Jika saja permasalahan ini tidak berlarut-larut tentu saja tidak akan sampai staf kepresidenan sampai turun tangan, kami juga tidak bermaksud untuk menghambat program pemerintah, sesungguhnya kami sangat mendukung,” tambah Faisal.
Seperti diketahui bahwa pertemuan itu dihadiri oleh 2 orang Staf Kepresidenan RI yakni Ahmad Yakuf dan Wagimin, Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono, didampingi Kapolsek Ujan Mas, AKP Iwan Gunawan, Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Teguh Jaya, Camat Ujan Mas, Sugiarto Dalimpah, Kades Tanjung Raman, Rahmat Zalili, Kades Muara Gula Rudiar, dan perwakilan masyarakat yang jumlahnya puluhan orang. Sedangkan PT KAI di wakili oleh Suradi, Budarto dan Sam bersama stafnya.
Mewakili Pemkab Muara Enim, Teguh Jaya, mengatakan bahwa Pemkab Muara Enim telah berupaya sebagai mediator dan fasilitator agar permasalahan ini akan membuahkan titik temu antara kedua belah pihak.
Sementara itu, Perwakilan Staf Kepresidenan, Ahmad Yakuf, meminta kepada PT KAI untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti, yang tentu jika permasalahan ini selesai dengan baik dan cepat akan segera mendukung program pemerintah, dan dirinya hadir untuk memverifikasi ke lapangan.
Di kesempatan sama, salah satu warga yang lahannya belum diganti rugi yakni Lisan, secara terpisah menyampaikan bahwa dirinya dan masyarakat Desa Muara Gula Baru, Tanjung Raman dan Pinang Belarik berharap agar permasalahan ini cepat selesai dan mereka segera mendapat ganti rugi dengan harga yang sesuai. (ri-ccn)
