Pilkada Muara Enim, ASN Diminta Netral

Pilkada Muara Enim, ASN Diminta Netral

ASN./ Internet.

MuaraEnim – rubrikini.co.id, Sehubungan dengan maraknya pemberitaan media, mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Muara Enim tahun 2018.

Penegasan diatas merupakan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muara Enim, disampaikan Ketua Fraksi PAN, Izudin Efendi SE, usai mendengarkan 12 Raperda yang dipaparkan Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar, dalam rapat paripurna DPRD Muara Enim.

Menurutnya, hal ini perlu kami sampaikan karena telah kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 dimulai dari saat ini merupakan tahun politik bagi Kabupaten Muara Enim. “Maka itu, ASN harus netral pada Pilkada tidak boleh ikut dalam politik praktis,” tegasnya lagi.

Disinggung pula, terhadap dengan pelayanan publik berkaitan administrasi kependudukan menjelang Pilkada agar dinas terkait bekerja lebih optimal dalam mengolah dan mendata administrasi kependudukan. Upaya optimal ini dirasa penting untuk sukses pesta demokrasi di Kabupaten Muara Enim untuk memilih kepala daerah yang baru.

“Selain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat guna mengantisipasi agar tidak terjadinya kesalahan dan kesemrawutan,” pinta Izudin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Muara Enim, Ir Hasanudin MSi, juga sependapat bahwa memang ASN harus netral dan tidak diperkenankan berpolitik praktis, kalau memilih saat Pilkada itu hak Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk ASN.

“Dan sesuai ketentuan per Undang – undangan terkait jelas ada sanksi bila ada ASN terlibat dalam politik praktis,” terang Hasanudin.

Seperti diketahui, pada penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun untuk sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. (ri-zi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.