MuaraEnim – rubrikini.co.id, Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim, H Nurul Aman SH, menegaskan saat membuka kegiatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha, di Ballroom Grandzuri, Rabu (17/5/2017), agar semua pihak terkait mendukung upaya stop terhadap aksi premanisme di dunia usaha.
Wabup mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan bergerak atas nama Pemkab Muara Enim mendukung upaya diatas dengan mendukung diterapkannya Peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2016 tentang pembentukan tim sapuh bersih pungutan liar (saber pungli).
“Dibutuhkan keamanan dan stop premanisme untuk penanaman modal didunia usaha. Dan menjadi modal bagus kerjasama dengan Polri dan instansi yang sudah berjalan sejak 22 Februari 2016 dalam memberantas pungutan liar atau pungli, yang berguna dalam mendukung iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri,” ujar Wabup.
Menurutnya bahwa kepastian hukum bagi investor tentu melakukan analisa sebelum melakukan investasi yang didukung situasi keamanan tersebut. Dengan adanya kerjasama dengan Kepolisian, maka bisa menjadi upaya agar investor dan sejumlah proyek di Indonesia menjadi semakin kuat.
“Pastinya proyek di Indonesia umumnya dan Muara Enim khususnya semakin kuat dengan memberantasn aksi premanisme atau pemalakan atau pungli di dunia usaha seperti ditegaskan Presiden Jokowi. Dan kepada para peserta yang terdiri dari sejumlah perwakilan perusahaan dan narasumber dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh – sungguh dan dapat memberika materi agar tercapai sasaran yang diberikan,” terang Wabup seraya berharap.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muara Enim, Alfarizal, SH, MH, melalui Kepala Bidang Deregulasi Pengembangan Iklim dan Promosi, Hiyasi, SSos, menambahkan bahwa kegiatan diikuti 100 orang peserta dalam lingkup Kabupaten Muara Enim berasal dari perusahaan bidang pertambangan, listrik, gas, perkebunan, peternakan, unsur kepolisian dan satuan kerja perangkat daerah.
“Sedangkan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Agus Joko Saptono dan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Indra Zuardi, SIP, MSi, dan Kapolres Muara Enim AKBP Leo Hendra Gunawan,” ungkap Hiyasi. (Advertorial / ri-zi)
